Sangley Di Filipina dan Cino Di Indonesia
Oleh Benedict Anderson
www.socineer.com

Catatan Socineer:
Tulisan "cerita" Ben Anderson ini beredar pada akhir 1995 di mailing-list Indonesia-L (apakabar) asuhan John MacDougall. Ben Anderson adalah professor bidang Kajian Internasional di Cornell University, Itacha, USA. Saat ini ada dua versi dari transkrip cerita Ben tersebut:


Ketika saya paling akhir diperbolehkan berfoya-foya di Tanah Aer - hampir 23 taon yang lalu — pada suatu malam saya nongkrong ngobrol-ngobrol dengan temen-temen di salah satu warung di kota Solo. Tahu-tahu pembicaraan kami pindah ke topik “kuburan Cino”. Dari pembicaraan itu, muncul ungkapan, bahwa “si Cino” itu tidak berhak beristirahat selamanya di bumi Indonesia tanpa gangguan, sehingga layak, kalau perlu, kuburannya pun “digusur”. Timbullah beberapa pertanyaan di benak saya: Mengapa koq ada pikiran gituan, dan kapan bertumbuh fantasi keblinger ini.

Pertanyaan-pertanyaan tadi baru mulai terjawab, setelah saya sempat membuat riset di Pilipina pada akhir taon 80-an. Karena di sana saya melihat banyak sekali manusia yang jelas keturunan campur “intsik”-pribumi malahan campuran Spanyol-pribumi-Intsik. Mungkin sekali prosentasi orang campuran (dus semacam peranakan) lebih tinggi daripada di Indonesia. Selaen itu ada sebagian besar yang cukup berada, plus mereka nongol di segala bidang — politik, sastra, kriminalitas dan sebagainya. Tetapi — dan ini aneh mengingat bahwa para pribumi Pilipina masih masuk bangsa Melayu raya — selama 100 taon belakangan ini, di mana timbul revolusi pertama di Asia, penjajahan Amerika Serikat yang rasis, Perang Dunia Kedua, dan laen-laennya, tidak pernah ada huruhara anti-intsik-cino. Lebih menarik lagi, ketika ada percobaan kup terakhir dan terbesar terhadap pemerintah Cory Aquino, selama kira-kira 5 hari para polisi pada ngumpet ketakutan; tentunya saya bergegas-gegas mengunjungi mall-mall besar, kebanyakan milik konglomerat intsik, dengan dugaan bakal ada penjarahan dan pembakaran. Ternyata sama sekali tak ada, padahal orang pribumi miskin di Manila waduh berjutaan. Kesempatan ada, koq tak dipakai. Aneh bin ajaib!

Kepriben, kata orang-orang Kota Udang, alias kenapa sih?

Ini tidak berarti bahwa tak pernah ada kasus kekejaman yang besar terhadap para intsik. Emangnya ada, tetapi cuman sekali, dan itu dikerjakan bukan oleh pribumi, tetapi oleh orang Spanyol, pada taon 1762, mepet dengan pembunuhan besar-besaran di Batavia pada taon 1740 yang menjadi kerjaannya orang Belanda. Tetapi setelah itu, selama 250 taon tak ada lagi. Jadi?

Kita bisa mulai menguraikan keanehan baik ini dengan mentalitasnya orang Spanyol dulu, yang jauh berbeda dengan orang-orangnya si VOC. Yang menarik ialah, bahwa istilah Spanyol untuk manusia “pendatang” dari daratan Tiongkok, sampai pertengahan abad ke-19, bukannya macam ‘cino,’ tapi ‘sangley’. Kita kenal kata ini dalam versi Indonesianya, yaitu ‘sengli’, yang berarti dalam bahasa Hokkien ‘si pedagang’. Kesan saya semula, wah lucu juga. Seolah-olah zaman dulu pejabat imigrasi Spanyol bertanya kepada si pendatang dari Fujian, “Kamu ini siapa?”, dan dijawab, “Yang bener aje, gue pedagang”. Rupanya saking gendhengnya para pejabat kolonial awal, “pedagang” diartikannya bukan berkaitan dengan nama aktivitas, tetapi malahan dengan sukubangsa. Tetapi sukubangsa ‘lokal,’ tak berkaitan dengan Putra Sorga di Peking. Yang menarik ialah bahwa tak ada usaha dari para pendatang untuk minta diralat, seolah-olah mereka OK-OK saza disebut “suku pedagang.” (Perlu dicatat bahwa dalam bahasa Tagalog kata intsik (Tionghoa) berasal dari Bahasa Hokkien juga, dan arti aslinya “oom”!!). Dan ini tidak mengherankan, karena orang-orang ini 99% buta hurup, tidak mengerti bahasa penguasa Mandarin, dan kemungkinan besar tidak menganggap diri sebagai “Chinese.”

Kalau mau mengerti mentalitas begitu, silahkan tanya pada nelayan di Ngliyep atawa Popoh. Ente orang Asia nggak? Kemungkinan besar dia akan bengong. Kenapa? Ngaku diri orang Ngliyep bisa, Jawa Timur iso, Jowo mboten nopo-nopo, Muslim tak mazalah, Indonesia saged, but “Asia”? Pasti deh, kagak bisa. Fantasi bahwa dia seorang “Asia” cuman timbul di benaknya orang asing dan segelintir intelektual/pejabat di Jakokar. Maksud saya begini: ternyata baik para pendatang maupun orang-orang Spanyol tidak merasa bahwa yang pertama adalah “wakil” dari satu bangsa yang besar dan berbahaya atau sangat megah. Ada baiknya juga anggepan itu.

Di Hindia Belanda situasi agak berlainan. Seperti dibuktikan oleh riset bagus dari Mason Hoadley tentang Sejarah Cirebon antara abad ke-17 akhir dan abad ke-18 awal. Pada suatu waktu terjadi pembunuhan pejabat tinggi di kota udang yang unik ini. Dari dokumen-dokumen pribumi, Hoadley ngeliat bahwa yang dituduh menjadi biang keladi pembunuhan itu seorang pejabat tinggi laen, yang selalu disebut dengan titelnya Ki Aria Martaningrat. Kalau tak ada dokumen VOC tentang kasus ini, kita akan merasa bahwa si Martaningrat, yah apa lagi, seorang ningrat pribumi. Tetapi dalam dokumen-dokumen Kumpeni, orang ini selalu disebut sebagai “si Cino yang jahat.” Jahat kenapa? Rupanya Ki Aria ini kebetulan menjadi syahbandar di Cirebon dan bekerja keras, sebagai patriot lokal untuk menghalang-halangi strategi monopoli perdagangan dari Kumpeni.

Dokumen-dokumen Cirebon menunjukkan bahwa pada masa itu orang-orang Cirebon tidak punya konsep rasialis. Dunia mental mereka berdasarkan hirarki pangkat feodal. Seperti si “pedagang” di Manila, Ki Aria Martaningrat nongol bukan sebagai seorang keturunan atau anggota bangsa, tetapi sebagai “seorang pejabat tinggi.” Penglihatan semacam ini masih nampak sampai abad ke-19.

Di seluruh memoarnya Pangeran Diponegoro yang dikarang dalam pembuangannya — mungkin 200 taon setelah kasus Ki Aria Martaningrat, beliow tidak pernah menggambarkn musuh-musuhnya sebagai “bangsa” Belanda. Musuh-musuh itu selalu disebut dengan pangkatnya: Si Edeleer ini, si Gubernur itu. Tapi Belanda lain lagi. Dimata mereka dialah “seorang Jawa,” atawa “seorang inlander” yang kebetulan menjadi Pangeran. Hal yang sama berlaku untuk pendatang dari Fujien. Dari semula orang-orang VOC menggambarkan mereka sebagai “Chinezen.” Kemungkinan besar karena operasi VOC menjelajahi seluruh samudera antara Jepang dan India, mereka ketemu dengan orang-orang di mana-mana yang wajah mukanya begini, bajunya begitu, adat istiadatnya itu lagi: lebih penting lagi dianggap pesaing dalam bisnis, sedangkan orang Spanyol tak pernah merasa diri sebagai pesaing si pendatang. Belanda jadi melihat mereka seperti bule sekarang meliat si nelayan Ngliyep sebagai seorang Asia, ditengah sekian milyarden orang Asia lain. Dus berbahaya. Perbedaan serupa nampak kalau kita nengok kedua pembantaian pada abad ke-18 yang saya sebut tadi. Pada taon 1760, Inggris, yang menuju ke arah statusnya sebagai number-wan di dunia, dengan gampang merebut pelabuhan Manila dari tangan kelompok kecil orang Spanyol di situ. Tapi dalam sukses ini orang Intsik ikut serta bukan karena mereka “anti-Spanyol” dalam arti moderen, tetapi karena merasa ditindas oleh gupermen setempat (lokal).

Setelah berkuasa dua tahun, Inggris cabut akibat dagang sapi dengan Madrid: Filipina dikembalikan ke Spanyol sebagai ganti rugi Florida diserahkan kepada London. Orang Spanyol merasa dikhianati oleh Intsik setempat sehingga, sehabis berangkatnya armada London, mereka langsung balas dendam. Alasan pembantaian yah marah dan politik. Di Batavia sebaliknya, pembantaian terhadap “cino” terjadi tanpa alasan orang ini main mata atawa membantu kekuasaan asing. Malahan tak ada “alasan” apa pun yang masuk di akal. Cuman sebagai akibat paranoia pejabat Kumpeni dan rasa rasialis yang sudah lama dipompakan. Tapi harus diingat juga, bahwa bule londo ini yang jumlahnya sangat terbatas, dan hidupnya puluhan ribu kilometer dari tanah aer, sehingga sering zenewen. Tetapi, bagaimanapun juga, perbedaan Filipina dan Hindia berlandaskan bukan lantaran hal di atas, tetapi lantaran beleid yang dipraktekkan oleh kedua rezim kolonial yang sangat kontras. Tujuan utama sang raja Spanyol Felipe II - yang merasa “berdosa” karena penghancuran dan perbudakan yang terjadi terhadap pribumi di Amerika Latin - adalah menebus dosa ini dengan proyek Kristianisasi tanpa kekerasan terhadap orang pribumi di Filipina, dan karena itu kekuasaan lokal diserahkan kepada ordo agama Katolik daripada birokrat, jendral, atawa tuan tanah. Dari sudut finansial, Baginda Raja dapat duitnya bukan dari keringat pribumi, tetapi melalui perdagangan dengan pantai timur Tiongkok, di mana perdagangan ini terjadi bukan di Tiongkok tetapi di Manila.

Proyek kristenisasi sangat berhasil kecuali di selatan kepulauan itu, di mana raja-raja Muslim kecil melawan dengan cukup sukses. Akhirnya sekitar 90% penduduk pribumi menjadi katolik. Usaha demikian juga diarahkan kepada para sangley. Peralatan utama bisa dikatakan masalah alat vital lelaki pendatang ini. Pertama kalau mereka mempersunting cewek pribumi (dan kagak ada cewek Intsik melancong pada zaman itu), itu tidak boleh sama sekali kecuali melalui perkawinan Katolik. Perkawinan non-Katolik 100% haram. Dengan demikian dari semula tiada perbedaan agama antara pribumi dan sangley, dan ini berlangsung sampai sekarang. Kedua, peraturan yang diterapkan memustahilkan si sangley dapat anak yang juga sangley. Anak-anaknya masuk kategori hukum khas Spanyol-Portugis, yaitu kategori mestizo, yang berarti blasteran. Dan orang mestizo ini dipaksa berbusana dengan cara sendiri, bayar pajak dengan tarif tersendiri, dan sebagainya. Yang penting mereka “bukan sangley.” Dan peraturan ini diperkuat oleh keadaan di mana si orok dibesarkan di tengah sanak sudara yang pribumi yang pakai bahasa pribumi, dan sang bokap, sendirian, sulit melawan arus kebudayaan ini. Cucu-cucunya juga berstatus sebagai mestizo. Dengan cara beginian, jumlah Sangley tetap rendah, sedangkan jumlah Mestizo terus bertambah — hanya karena kebijakan kolonial.

Ternyata daya politik asimilatif ini sangat kuat, sehingga ketika, pada akhir abad ke-19 timbul pergerakan nasionalis anti-Spanyol, sebagian besar pemimpin-pemimpin yang terkemuka berasal dari kelompok Mestizo ini — umpamanya sang martir dan Bapak Tanah Aer Dr. Jose Rizal. (Dus polanya mirip pola Amerika Latin di mana revolusi antiimperialis dipelopori oleh orang-orang mestizo [dalam kasus ini orang campuran Spanyol-pribumi]). Selanjutnya tidaklah mengherankan bahwa di tengah sederetan Presiden Pilipina sampai sekarang, mungkin cuma si Magsaysay yang bukan “mestizo”.

Dengan demikian tidak juga mengherankan mengapa sampai sekarang tidak pernah ada huruhara anti-cino yang berarti di Pilipina. Orang keturunan campuran sangley-pribumi nongol di semua bidang hidup tak terkecuali Gereja sendiri. Kardinal terkemuka di Filipina sekarang, namanya Sin (lucu nggak, dalam bahasa Inggris “Sin” berarti Dosa), yang jelas menunjukkan asal usulnya sebagai apa yang di Indonesia belakangan akan disebut “peranakan.”

Di Hindia Belanda, perkembangannya sangat berbeda. Belanda sendiri ialah negara kecil, dengan jumlah penduduk sangat terbatas. Lagipula agama-agama Protestan baru nongol pada abad pertengahan ke-16, dan jumlah penganutnya masih lebih terbatas lagi. Tenaga kerja untuk aktivitas misionaris di Asia dengan sendirinya minimal, mengingat Belanda sendiri sangat kekurangan domini. Lebih dari itu, Nusantara sedang mulai dikuasai, bukan oleh seorang Raja Besar yang peka rasa agamanya, tapi oleh suatu konglomerat raksasa, si Kumpeni. Dengan kekecualian-kekecualian tertentu di Maluku, Kumpeni tidak berhasrat membuang duit untuk usaha konversi, dan cepat-cepat membuat aliansi praktis dengan raja-raja beragama Islam. Lain dengan Spanyol, Kumpeni tak pernah membuat perang atas dasar agama. Sebaliknya malah: si Kumpeni ada perhitungan bahwa usaha konversi bisa juga menggoncangkan sistim kongkalikong dengan penguasa-penguasa Islam lokal. Karena itu, usaha konversi yang beneran baru mulai pada pertengahan abad ke-19, pada ketika Kumpeni sudah lama diganti oleh negara Belanda sendiri. Misi-misi Katolik dan Protestan baru bisa beroperasi dengan kebebasan terbatas, 250 taon setelah Belanda mulai macam-macam di Nusantara. Perlu diingat nih! Kalow di Pilipina garis-pisah agama menjadi penting, sedangkan garis pisah suku-ras menjadi tidak penting; justru di Hindia Belanda yang terjadi adalah sebaliknya. Mengapa ya?

Sekali lagi, yang paling berpengaruh adalah sistem hukum yang diterapkan dan dipaksakan. Penguasa Belanda ternyata luar biasa alergi politik terhadap segala macam “percampuran”. Urusan ranjang itu lain lagi tentunya. Dari semula sampai titik terakhir penjajahan Belanda, tidak pernah ada status hukum yang mirip status “mestizo” di Pilipina. Umpamanya kalau nengok sensus-sensus yang dijalankan pada taon 1920 dan 1930, kita tidak akan ketemu di samping “Batak,” “Jawa” dan sebagainya kategori-kategori seperti “Indo-Belanda,” “Tionghoa Peranakan” dan sebagainya itu. Seolah-olah orang-orang macam ini sama sekali tak berada di seluruh Hindia. Kalau seorang cewek pribumi dihamili oleh cowok Belanda, anaknya akan berstatus atau sebagai Belanda atau sebagai pribumi, tergantung si cowok mau mengakuinya atau tidak (emangnya sebagian tidak mengakuinya - itu brengseknya lelaki pada umumnya). Dengan demikian sering timbul situasi bahwa si orok yang ireng manis dengan hidung pesek menjadi Belanda menurut hukum, sedangkan si orok bermata biru bisa saja menjadi pribumi, dan lekas akan hilang dalam rimba masyarakat pribumi. Kenapa Belanda ada politik seks begitu terus-menerus, khususnya di abad ke-19 dan ke-20 setelah Percerahan sudah terjadi? Dugaan saya ialah bahwa Hindia menjadi jajahan negara Belanda pada suatu masa ketika, di benua Amerika, baik Spanyol maupun Inggris (dalam kasus Amerika Serikat) dikalahkan dan diusir oleh gerakan-gerakan revolusioner dibawah pimpinan-pemimpin para kreol dan mestizo - yaitu peranakan Eropa. Gembong-gembong gede di Belanda ambil pelajaran dari semuanya ini, dan berusaha keras supaya golongan di tengah, “campuran” macam ini tak akan timbul di Hindia. Harus ada garis yang tegas dan mutlak antara “bule” dan “inlander.” Dan, ternyata sangat sukses. Golongan keturunan peranakan Eropa dipecah antara yang resminya Belanda dan pribumi, dan dengan satu kekecualian seperti Douwes Dekker tak pernah melejitkan seorang tokoh politik yang besar, apalagi seorang presiden.

Politik Belanda terhadap kelompok “Sangley” setempat dan keturunannya sangat mirip dengan yang di atas, akan tetapi diterapkan dengan cara yang lain. Beleid ini harus dimengerti dalam konteks politik jajahan sebagai keseluruhannya. Jan Kumpeni sendiri, dengan alasan-alasan yang disebut di atas, tidak pernah ada maksud atow kemampuan untuk mengasimilasikan kelompok Sangley ke dalam kebudayaan Belanda-Protestan a la Spanyol Katolik; jadi daya politik golongan ini harus dinetralisir dengan cara laen. Dan cara itu adalah usaha untuk memisahkannya dari setiap kemungkinan beraliansi dengan, dan berasimilasi kepada dunia pribumi. Mereka tahu, bahwa setiap si Aria Martaningrat tidak dianggap “si Cino” oleh sultan-sultan di Cirebon dan mereka percaya bahwa dia dan mungkin ortunya sudah menjadi Muslim; mereka tahu dari wajah-wajah manusia di kota-kota perdagangan sepanjang pesisir Utara pulow Jawa betapa banyak orang di situ adalah keturunan campur, sadar atow tidak. Mereka juga mungkin lama-lama mengetahui bahwa kekaisaran Tiongkok sendiri banyak sekali terdapat manusia yang beragama Islam. Dengan demikian, sebaliknya dari praktek Spanyol di Pilipina, mereka berusaha keras, supaya, secara hukum, keturunan-keturunan si Hoakiau, tetep “Cino” tanpa membuka kemungkinan mendapat status sebagai orang campur. Peduli amat kalow anak-anak ini tidak bisa berbahasa Hokkien, tidak mengerti adat istiadat sistim Konghucu, dan sebagainya: mereka harus tetap sebagai “Chinezen.” Status hukum ini sangat diperkuat dengan sistem ghettoisasi. Dengan beberapa pengecualian yang penting, orang-orang ini dipaksakan bermukim di kawasan kota tertentu, mereka harus kawin di antara mereka sendiri dengan upacara sok-”Cino” yang sedikit banyak diatur oleh Belanda; mereka harus berdandan dengan gaya “Cino”. Warisan mereka harus diatur oleh peraturan “khas Cino”. Dan mereka tidak boleh bepergian kemana mereka suka tanpa paspor internal (passenstelsel). Yang tak kalah penting, sedapat mungkin mereka harus ditundukkan kepada pimpinan otoriter dari “Kapten-Kapten” atow “Mayor-Mayor” (biasanya Cino terkaya setempat), yang diangkat dan dipecat oleh gubermen sendiri - bukan kepada bupati-bupati pribumi.

Toh, di lain pihak, selama berabad-abad mereka juga tidak boleh terlalu bersifat “Cino”, dalam arti membuat sekolahan yang mengajar bahasa Tionghoa tertulis, apalagi bahasa lisan bangsanya Mandarin atow Hokkien. Pada akhirnya mereka dibuat terkatung-katung — cino beneran tidak, pribumi tidak, dan anggota kebudayaan Kristen-universal atawa Islam-universal pun tidak. Bisa dikatakan mereka mau dibikin semacam “banci” kebudayaan, banci perkara status hukum dan lama-lama banci dalam arti politik.

Sekarang, mari kita berpaling kepada “pengecualian” yang disebut di atas, karena itu juga faktor penting. Dalam hal ini, karangannya Jim Rush memang luar biasa bagusnya. Di situ digambarkan bagaimana timbul, pada bagian kedua dari abad ke-19, konglomerat “Cino” pertama — menurut istilah zaman itu “raja” — pada landasan perdagangan candu di bawah pimpinan gubermen kolonial sendiri. Banyak segi dari sistim pembiusan ini — yang mungkin lebih teratur dari sistim yang dipakai kartel-kartel cocaine di Colombia sekarang — sangat menarik. Boleh saya garis bawahi beberapa di antara segi ini:

l. Saling ketergantungan antara elit-elit bule, “Cino” bikinan dan pribumi. Bule pegang monopoli pengimporan candu dari India Inggeris, sindikat kapten-kapten dan mayor-mayor pegang kartel distribusi wholesale, priyayi-priyayi dan weri-werinya menanggulangi perdagangan retail dan tindakan pengamanan fisik (centeng) dari kartel-kartel itu tadi. Dus seolah-olah di luar hierarki rasial yang resmi menurut hukum, pimpinan semua kelompok bergandengan tangan untuk urusan dagang yang korbannya rakyat kecil. Tokh justru hierarki-rasial menurut hukum membuat perlu sistem setengah gelap ini. Sistim bisnis ini dijalin erat dengan hieraki birokrasi dan kawasan teritorial yang menjadi landasannya. “Kawasan” monopoli masing-masing, batasnya sama dengan batas kabupaten dan karesidenan, sehingga kuasa-kamtibnas si bupati pas dengan kuasa dagang si kapten.

2. Orang “Cino” biasa diharamkan keluar dari ghettonya, dan dikontrol dengan passenstelsel yang ketat. Hanya si Kapten dengan bolo dekatnya boleh mondar-mandir ke pedalaman. Dus kekayaan kelompok “raja” tadi pada dasarnya berdasarkan sistim politik dan organisasi birokrasi. Monopoli-monopoli mereka, seperti hampir semua monopoli di dunia, hanya dimungkinkan dengan lindungan politik, kepolisian, dan birokrasi, yang dalam kasus ini 10 persen bule, 90 persen pribumi.

Nah, selama Hindia Belanda menjadi daerah tertutup (orang Belanda sendiri harus punya paspor untuk masuk sebelon 1870), sistim enak ini aman. Tetapi setelah mulai cair pada taon 1880-an, segala macam konflik mulai nongol. Mungkin faktor yang paling penting adalah pencabutan secara berangsur-angsur dari passenstelsel dan sistim pemukiman paksa. Karena dengan demikian, orang-orang peranakan untuk pertama kali boleh berkeliaran di pedalaman, tetapi toh perangkat dari basis “ghetto” yang sudah berabad-abad berlangsung tetap saja dan model raja-raja ada di depan matanya. Ditambah gelombang “Cino” totok yang datang setelah 1890 dari kekaisaran Tiongkok yang sedang ambles. Kebetulan pada masa yang sama, nasionalisme Tionghoa untuk pertama kali tumbuh di bawah pimpinan Sun Yat Sen di daerah Nanyang, di luar cengkraman birokrasi Tsing. Tidak mengherankan kalow dalam situasi demikian, kelompok yang berabad-abad diperlakukan sebagai “Chinezen” oleh gubermen, biar pun mereka berbahasa Jawa, Madura, Bali, Melayu dan sebagainya, mulai merasa bahwa mereka “kurang Chinees”, dan mendirikan sekolahan-sekolahan dan organisasi yang berideologi “Chinees” supaya bisa menjadi “Chinezen” yang “sempurna”.

Lebih lagi tidak mengherankan bahwa di kalangan pribumi, khususnya bibit-bibit nasionalis, timbul reaksi terhadap gejala-gejala ini, dan bahwa reaksi mereka dalam banyak hal meniru contoh dari kelompok Tionghoa. Jelas sekali umpamanya bahwa Taman Siswo adalah sebagian tiruan sistim sekolahan Cino gaya baru yang diperintiskan oleh THHK. Dan suatu masyarakat yang begitu lama dibiasakan oleh gubermen untuk mengimajinasikan eksistensinya sekelompok “Chinezen” — yang sebenarnya 85 persen sudah banyak berasimilasi kepada kebudayaan pribumi - dengan gampang sekali merasa bahwa asimilasi itu sebenarnya cuman kedok; dan juga gampang tidak mengerti bahwa konglomerat “raja-raja” yang jahanam itu tidak berdasarkan “lihainya bangsa cino”, tetapi adalah hasil kongkalikong antar semua sukubangsa tingkat atas. Dari situ timbul kemungkinan yang luas untuk huruhara dan hurahura rasialis yang memang mulai terjadi di Hindia Belanda pada taon 1919, hanya 80 taon yang lalu.

Rasialisme baru ini juga diperkuat oleh sesuatu, yang asalnya emang di sistim hukum tetapi menonjol khususnya dalam sensus. Dalam sensus, yang dibikin satu tahun setelah huruhara pertama, yaitu pada taon 1920, penduduk-penduduk Hindia dibagikan kedalam 3 kategori besar. Golongan pertama adalah “orang Eropa” (termasuk Jepang dan Yahudi). Golongan ketiga adalah Inlanders. Dan yang kedua, namanya memang aneh: Vreemde Oosterlingen, artinya kira-kira “Orang Asia Yang Asing”. Dalam penggolongan ini yang menonjol pertama-tama ialah bahwa Belanda tidak menamakan diri Orang Eropa Yang Asing, alias Vreemde Westerlingen (mirip Westerling yah?). Yang kedua, ialah bahwa orang-orang cino peranakan dengan begitu secara resmi dikatakan oleh pemerintah sebagai Orang Asing. Padahal sebagean besar mereka sudah turun-temurun menjadi penghuni bumi manusia di Nusantara. Ini mendapat dampak yang mendalam, karena baek pribumi sendiri maupun sebagian kelompok Keturunan Tionghoa sendiri, dengan demikian lebih lagi dibiasakan untuk menganggap yang terakhir sebagai “orang asing”. Beleid netralisasi sukses! Di situ kita juga bisa lihat dengan jelas bibit-bibit dari paradoks kontemporer dimana Warganegara Indonesia justeru berarti “orang Asia yang asing.” Pernyataan si pimpinan PERMIAS (Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat) di Wisconsin baru-baru ini, bahwa di kampusnya ada 40 orang Indonesia, tetapi kalow termasuk “Cina” bisa sampai 200, mencerminkan sikap gendheng ini.

Walowpun demikian perlu ditegaskan bahwa sebagian penting dari pejuang pergerakan nasional hendak mengatasi alam pikiran ini. Pimpinan revolusi berusaha keras untuk mencegah aksi rasialis anti-cino. Tokh warisan politik kolonial menjamin bahwa sedikit sekali “cino” pengen masuk badan perjuangan dan militer, dan lembaga-lembaga ini condong untuk eksklusif terhadap “cino”. Tapi sebaliknya selama zaman demokrasi liberal hampir semua partai politik besar punya tokoh yang “Chinees”, dan tidak jarang ada yang bisa jadi menteri. Bung Karno kasih angin kepada BAPERKI yang punya ideologi, bahwa “cino” itu cuman salah satu suku bangsa laen di antara sekian macam sukubangsa di Nusantara - mirip posisi “sangley” di Filipina dulu.

Persetujuan Sunario-Chou En Lai pada pertengahan taon 1950an adalah usaha untuk mengkonsolidasikan kewarganegaraan mutlak sebagean besar kelompok “cino” di Nusantara. Anehnya, di antara semua partai politik yang besar, justru PKI lah yang unik. Setelah Tan Ling Djie diusir dari politbiro pada taon 1951, pimpinan Aidit cs berusaha untuk mengeliminir orang “cino” dari badan-badan PKI yang penting. Sehingga orang peranakan yang berhaluan kiri disuruh bermukim di ghetto Partindo. Tapi ini juga mungkin hanya terjadi karena di mantan kekaisaran Tiongkok sendiri setelah 1949 Partai Komunisnya Mao Zedong mulai bertahta. Jadi kalau PKI ada tokoh Peranakan bisa dikira sebagai boneka Peking.

Dengan latar belakang ini, tidak terlalu mengherankan kalow Orde Baru, yang dalam begitu banyak hal mirip Orde Kolonial, menghidupkan kembali aspek-aspek penting dari konstelasi politik, sosial dan kebudayaan zaman kolonial akhir. Alat keamanan — 50 taon setelah Indonesia merdeka - tetap 99 persen “bersih” dari warganegara yang “cino”. Sistem konglomerat - raja-raja “cino” yang berlandaskan monopoli bikinan birokrasi dan akibat perlindungan politik khusus — menjadi-jadi. Sebaliknya orang “cino” dilarang bikin sekolah sendiri, atow punya pers sendiri, diajak berganti nama, disuruh asimilasikan diri supaya tidak menjadi Chinees lagi, tetapi sekaligus mereka didiskriminasikan di hampir seluruh bagean pekerjaan di luar dunia dagang: seolah-olah karena “sekali Cino tetap Cino untuk selamanya”.

Sekali lagi semacam “pembancian” diterapkan sehingga orang-orang yang kena — ya bukan Chinees, ya bukan Indonesia. Kan enak dari sudut si penguasa yang suka divide et impera! Pembagian fungsi - ekonomi monopoli raja-raja Cino, politik monopoli raja-raja Pribumi akan menimbulkan dua akibat yang menguntungkan yang mengingatkan kita kembali ke Kongkalikong Candu abad ke-19. Di satu pihak, seperti diketahui, pimpinan negara tidak diancam oleh timbulnya konglomerat pribumi yang berambisi politik dan ada kekuatan massa di belakangnya (konglomerat Cino dari sudut politik tokh impoten.) Di laen pihak, pimpinan negara bisa juga memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa selama Orde Baru tidak pernah ada menteri atow jenderal yang “cino”, jadi kedaulatan rakyat tetap aman di tangan wakil-wakil asli dari masyarakat Inlander. Sistim kolonial Belanda menjadi sumber timbulnya huru-hara gelombang pertama di Indonesia.

Kemungkinan besar sistim Kolonial Pribumi bisa lama kelamaan menimbulkan gelombang kedua. Ini sangat berbahaya, dan bahaya ini tidak bisa dicegah kalau kita-kita ini tidak sadar tentang sejarah “si pendatang” baik di Filipina maupun di Indonesia. Kasus Filipina dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang dari keluarga besar Melayu bisa saja hidup tenteram dan saling membaur dengan orang-orang dari Keluarga Besar Mongolian. Kita perlu menjunjung tinggi campuran. Karena itu, kagak ada salahnya, kite teriakkan: “Hidup Campuran!”

Tulisan ini semula cerita tutur kepada Mas Pipit Kartawidjaja di Itakapura, Amerika Sarekat, 27 Des 1995, kemudian dimuat di majalah Suara Demokrasi III/1996, Berlin. Lalu diperbaharui dan disampaikan di depan Seminar “Tionghoa dan Nasionalisme di Asia Tenggara”, Surabaya, 13 Mar 2001.



Last Revised:Mar 01, 2006
Copyright © 2006 socineer.com
Lihat: Salin Ulang & Redistribusi